PEKANBARU - Belum tuntas polemik soal rencana pembangunan gedung baru 10 lantai, kini anggota DPRD Riau kembali bikin geleng kepala. Mereka diam-diam mengajukan anggaran Rp5 miliar di APBD Riau 2014 untuk keperluan perjalanan dinas ke luar negeri.
Meski anggaran Rp5 miliar itu belum disahkan, tetapi sejumlah anggota dewan disebut-sebut mendesak agar fulus miliar rupiah tersebut disetujui dalam pembahasan di Badan Anggaran DPRD Riau.
Tidak disebutkan secara detail ke mana para wakil rakyat ini akan bepergian tahun depan. Namun, salah seorang anggota DPRD Riau yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, anggaran itu diplot untuk perjalanan dinas ke sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Perjalan dinas ke luar negeri itu, kata sumber ini, mendapat persetujuan mayoritas anggota DPRD Riau. Katanya, perjalanan dinas itu sangat penting untuk menambah wawasan anggota DPRD Riau dalam mempelajari sistem tata kelola legislatif dan pemerintahan di negara lain, khususnya di negara maju.
Kendati demikian, lanjut sumber itu, sampai saat ini anggaran tersebut belum disahkan, karena masih dalam pembahasan di komisi-komisi dewan dan selanjutnya baru diserahkan ke Banggar.
"Usulan memang seperti itu, Rp5 miliar untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Saya kira itu penting juga, agar anggota DPRD yang akan habis masa tugasnya 2014 sedikit terobati capeknya selama bertugas," katanya dilansir halloriau.com
Anggota Banggar DPRD Riau, Syafruddin Saan saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui persis soal usulan duit 'plesiran' tersebut. Menurutnya, saat Banggar melakukan rapat, belum ada usulan yang masuk terkait dana perjalanan dinas ke luar negeri itu.
"Saya tidak tahu, karena pada saat pembahasan kemarin saya sedang ke luar kota. Yang saya tahu belum ada anggaran untuk itu (ke luar negeri), kita masih bahas anggaran pendapatan asli daerah," katanya.
Kabar program 'jalan-jalan' DPRD Riau ke luar negeri ini mendapat cibiran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Lembaga pemantau independen tersebut menilai, pemborosan anggaran perjalanan dinas seperti ini sudah berlangsung lama.
Peneliti Fitra Riau, Triono Hadi mengatakan, dari data yang dihimpun lembaganya, mayoritas anggaran perjalanan dinas diperuntukkan bagi aparatur baik eksekutif maupun legislatif, bukan perjalanan dinas untuk belanja fungsi.
Untuk APBD murni 2013 ini saja, kata Triono, anggaran perjalanan dinas bagi eksekutif dan legislatif mencapai Rp330 miliar atau 4 persen dari total APBD Riau sebesar Rp8,4 triliun.
"Nah, di DPRD Riau sejauh ini yang Fitra amati, juga cukup boros, terutama anggaran perjalanan dinasnya. Bayangkan saja, tahun lalu lebih dari 60 persen anggaran di DPRD Riau (Sekwan) untuk belanja perjalanan. Baik itu untuk anggota DPRD maupun aparatur di Sekretariat DPRD itu sendiri," paparnya.
Dari 60 persen anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas itu, lanjut Triono, sebagian besar dinikmati anggota DPRD Riau. "Tahun lalu, anggaran perjalanan dinas di DPRD Riau untuk perjalanan luar dan dalam provinsi saja mencapai Rp29 miliar," ungkapnya.
Belum lagi anggaran perjalanan dinas keperluan reses setiap anggota DPRD, perjalanan dinas kelengkapan dan perjalanan dinas untuk setiap program, termasuk ke luar negeri. "Totalnya ada Rp56 miliar," sambungnya.
Pada prinsipnya, kata Triono, masyarakat tidak mempersoalkan perjalanan ke luar negeri yang dilakukan anggota DPRD Riau itu, sepanjang kunjungan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat. "Dana yang dipakai itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.
Tetapi, kata Triono, selama ini perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan para wakil rakyat itu tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat, dan tidak pernah dijelaskan apa manfaat yang diperoleh dari perjalanan itu sendiri.
Oleh sebab itu, DPRD Riau diminta untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait rencana 'plesiran' itu. "DPRD harus memberikan penjelasan, mumpung anggarannya masih dibahas. Ini agar perjalanan ke luar negeri tidak terkesan hanya untuk plesiran saja," tukasnya. (rep1)